Motor Dinas Wajib Minum Pertamax?

Pagi ini Smile –teman kantor saya– mengeluh, dia tidak diperbolehkan membeli BBM bersubsidi (bensin/ premium) untuk motor dinasnya. Larangan ini diberlakukan oleh Polisi yang menjaga SPBU, dan hampir seluruh SPBU dijaga polisi. Entahlah mengapa polisi menjaga SPBU, ada moment apa? Tak ada ancaman demo atau pengumuman kenaikan harga BBM subsidi susulan, bulan puasa pun baru pekan depan. Ada apa? Entahlah, tak ada keterangan resmi, yang jelas Smile kemudian ke SPBU yang kebetulan tak dijaga polisi, tetap membeli premium, BBM yang bersubsidi itu.

Smile mengeluh, dan saya pun demikian. Apakah pelarangan seluruh kendaraan dinas –termasuk motor—mengkonsumsi premium benar-benar akan diterapkan mulai hari ini? Gawat! Akan timbul pengeluaran ekstra bagi pemegang plat merah. Naiknya harga premium beberapa waktu lalu dari 4500 menjadi 6500 sudah mencekik leher, apalagi jika harus dialihkan membeli pertamax yang berharga di atas 10 ribu tersebut. Memang pelarangan kendaraan plat merah minum premium diterapkan sejak sekitar setahun yang lalu, namun sepengetahuan saya hanya untuk kendaraan roda 4, motor dinas bisa minum premium karena tidak boros BBM. Paling satu liter saja untuk jarak 40 km. Bandingkan dengan mobil yang bisa menghabiskan berliter-liter BBM.

Saya sebenarnya sejak awal masih bingung dengan alur pikiran penentu kebijakan –kendaraan dinas plat merah dilarang mengkonsumsi BBM bersubsidi—ini. Mengapa demikian? Bukannya karena saya adalah pengguna plat merah, namun kebijakan ini saya anggap tidak masuk akal. Begini.

1. Kendaraan dinas (plat merah) diberikan kepada PNS atau pejabat negara,
2. Kendaraan dinas digunakan dalam tugas kedinasan, untuk melaksanakan tugas-tugas kantor, melayani masyarakat.
3. Pemberian kendaraan dinas sesuai dengan jabatan dan peruntukannya. Contohnya, seorang bupati akan diberikan kendaraan dinas sesuai dengan jabatannya, mobil mewah contohnya, bukannya motor dinas. Ini juga sebagai penanda jika sang bupati berkunjung ke daerah “Ohh, itu mobilnya bupati…”. Adapun petugas lapangan seperti bidan desa atau penyuluh pertanian biasanya diberikan sepeda motor, untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Bila diberikan pada petugas yang kerjanya hanya di “belakang meja”, itu tidak sesuai dengan peruntukannya, mubazir. Sebenarnya kebijakan ini menyinggung sebagian pejabat pemerintah yang sebenarnya tidak pantas menguasai kendaraan dinas karena tugasnya tidak mobile (berpindah-pindah tempat). Beda dengan pejabat yang selalu “turun lapangan” atau sering diundang pertemuan, kendaraan dinas sangat mereka butuhkan untuk memangkas biaya operasional.
4. Operasional kendaraan dinas dibebankan pada negara. Mestinya demikian jika melihat point nomor 3 di atas. Biaya operasional tersebut termasuk biaya pemeliharaan, suku cadang, hingga bahan bakar. Gaji bulanan untuk kebutuhan sehari-hari PNS dan keluarganya, bukannya untuk tugas kantor . Tidak mungkin gaji bulanan dipakai untuk “turun lapangan”, mau makan apa para PNS ini?

Itulah keempat point yang (mungkin) dijadikan dasar kalau kendaraan dinas “tidak boleh membebani keuangan negara”. Lalu mari kita persempit di tataran “penggunaan bahan bakar”.

Pada kenyataannya, point ke-2 hingga ke-4 tadi tidak demikian kenyataannya. Kendaraan dinas tidak hanya digunakan dalam tugas kedinasan, banyak yang memakainya untuk keperluan lain, jalan-jalan ke mall misalnya. Ini mungkin terjadi karena hampir seluruh pejabat ber-eselon III yang kerjanya kebanyakan di belakang meja mendapatkan mobil dinas, dan eselon di bawahnya mendapat jatah motor dinas. Bisa dipastikan kendaraan dinas ini kebanyakan hanya digunakan pergi-pulang rumah-kantor, atau jalan-jalan. Khusus pada point 4, tidak semua kendaraan dinas biaya operasionalnya dibiayai negara, terutama kendaraan roda 2. Biaya operasional kendaraan dinas biasanya hanya diberikan kepada para pejabat yang berpengaruh. Mengapa? Karena pejabat tersebutlah sang penentu kebijakan, item apa saja bisa dimasukkan dalam anggaran, termasuk operasional kendaraan dinasnya. PNS rendahan biasanya tidak dapat “jatah” kupon bensin..

Lalu mengapa saya sebut kewajiban minum pertamax bagi kendaraan dinas tidak masuk akal? Jika menganut paham poin ke-4 tadi, berarti anggaran negara untuk pembelian bahan bakar kendaraan dinas akan membengkak, jika sebelumnya untuk membeli premium, dialihkan ke pertamax. Lalu ada yang menjawab “Kan…. perjalanan dinas dengan kendaraan dinas bisa dipangkas untuk menutupi pembelian pertamax yang pasti lebih sedikit dibandingkan jika membeli premium…?” Jawaban saya “Mana ada perjalanan yang dipangkas? Jarak dari tempat A ke B tetap sama berapa kalipun naik harga BBM! Kuantitasnya yang dipangkas? Berarti perjalanan-perjalanan sebelumnya sebenarnya tidak berguna, mubazir, diada-adakan..!”.

Contohnya,

Mobil yang dipakai pejabat X untuk kunjungan ke daerah A tahun lalu dianggarkan 100 liter premium untuk 10 kali kunjungan adalah Rp 450 ribu. Opsi penganggaran tahun ini adalah :

100 liter pertamax untuk 10 kali kunjungan adalah Rp 1 Juta, karena opsi wajib menggunakan pertamax bagi kendaraan dinas dan kunjungan 10 kali sangat dibutuhkan masyarakat. Opsi ini menggerogoti keuangan negara, biaya bahan bakar membengkak.

50 liter pertamax untuk 5 kali kunjungan adalah Rp 500 ribu, karena opsi wajib menggunakan pertamax bagi kendaraan dinas dan kuantitas kunjungan bisa dipangkas. Opsi ini membodohi, berarti 5 kunjungan sebelumnya ke daerah A diada-adakan saja, mubazir, sebetulnya tidak perlu dilakukan.

Untuk kasus seperti ini saya tidak sepakat dengan penggunaan pertamax bagi kendaraan dinas terutama motor dinas karena di kebanyakan daerah, tidak ada “kupon bahan bakar” bagi motor plat merah. Serba salah memang karena tidak ada yang ideal dan adil di negeri ini. Bila saya kemudian mendapati mobil plat merah meminum premium, berpikir positif saja, mungkin si plat merah mau tugas lapangan tapi tidak diberi kupon bensin. Dan bila mendapati mobil plat merah meminum pertamax, berpikir santai saja, si plat merah “taat aturan” dan hanya mau mengantar sang pejabat pulang ke rumah, pertamax dibeli dengan gajinya, bukan hasil korupsi.

Cuci Mobil Dinas

Ahh sudahlah… Smile dan saya mbatin, asap di dapur bakal dikurangi kepulannya karena gaji beralih membeli pertamax, mari berdiet!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s